Berita & Pengumuman

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) akan menyelenggarakan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025.  Acara bertema “Potret Keragaman Wajah Indonesia dalam Satu Data Kependudukan Nasional” ini bakal berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (12/3/2026).  Sejumlah para pejabat tinggi Kementerian/Lembaga, mitra strategis, media…

Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan aturan baru terkait penggunaan QR code pada dokumen kependudukan. QR code yang tertera pada dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta pencatatan sipil kini hanya dapat dipindai melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil Kabupaten Bulungan menyambut dan mendukung…

TANJUNG SELOR — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 dengan tema “Digitalisasi dan Publikasi Persyaratan Pelayanan dan Ketepatan Administrasi Kependudukan”, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Bulungan, Kamis (12/06/2025). Forum ini digelar sebagai sarana komunikasi dua arah antara Disdukcapil Bulungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan guna mengevaluasi serta…

TANJUNG SELOR — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulungan melaksanakan Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM). Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi pada unit kerja, yang bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi secara nyata di lingkungan instansi. Melalui pembangunan ZI, Disdukcapil…

Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keabsahan Kartu Keluarga (KK) yang dicetak di atas kertas HVS biasa tanpa tanda tangan basah atau stempel dinas. Disdukcapil Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa KK yang dilengkapi dengan barcode atau QR code sepenuhnya sah secara hukum dan berlaku resmi untuk berbagai keperluan administrasi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)…